27 C
Medan

BEM SI Kerakyatan: Hentikan Pencitraan, Tangkap Bandar Besar!

Date:

Share:

Koordinator BEM SI Kerakyatan dengan ini menyampaikan sikap tegas dan ultimatum terbuka kepada Polrestabes Medan terkait pola penanganan kasus narkotika di Kota Medan yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan dan cenderung membangun opini semu di ruang publik.

Setiap pekan, masyarakat disuguhkan konferensi pers. Setiap pekan pula dipertontonkan barang bukti, deretan tersangka, dan narasi keberhasilan pengungkapan kasus. Namun pertanyaannya sederhana: di mana bandar besarnya?

Di mana aktor intelektualnya?

Di mana nama-nama yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat sebagai pengendali barak-barak narkoba di berbagai titik Kota Medan?

Yang terus muncul ke publik hanyalah pengguna, kurir kecil, atau pelaku kelas bawah. Sementara itu, bandar besar yang diduga mengendalikan jaringan justru tetap bebas, tetap aktif, dan tetap membuka kembali lokasi-lokasi peredaran hanya dalam hitungan hari setelah digerebek. Fakta bahwa sebuah barak narkoba bisa kembali beroperasi satu minggu, bahkan dua atau tiga hari setelah penggerebekan, adalah tamparan keras bagi logika penegakan hukum.

Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis penindakan. Ini menyangkut integritas dan keseriusan.

Bem Si Kerakyatan menilai pola yang terjadi hari ini terkesan seremonial.

Penggerebekan dilakukan, rilis digelar, foto dipublikasikan, namun jaringan utamanya tetap utuh. Jika setiap lokasi yang digerebek bisa kembali buka dengan cepat, maka publik berhak bertanya: apakah benar ini pemberantasan, atau hanya siklus yang diduga sengaja dipelihara?

Kami melihat adanya kesan kuat bahwa masyarakat sedang disuguhkan panggung pencitraan. Penangkapan demi penangkapan dipublikasikan secara masif, tetapi tidak pernah ada keberanian untuk membuka secara terang siapa pengendali utama di balik peredaran tersebut. Padahal, di tengah masyarakat, nama-nama itu bukan rahasia.

Lebih memprihatinkan lagi, yang sering menjadi korban dalam operasi tersebut adalah para pengguna. Mereka ditangkap, dipublikasikan, dipamerkan sebagai “hasil kerja”. Padahal pengguna pada hakikatnya adalah korban dari sistem peredaran yang lebih besar. Alih-alih direhabilitasi, mereka justru dijadikan angka statistik untuk memperlihatkan kinerja.

Jika pendekatan yang digunakan hanya berfokus pada pengguna, maka itu bukan solusi. Itu hanya memperpanjang siklus.

Bandar tetap kaya, jaringan tetap hidup, lokasi tetap beroperasi, dan pengguna baru terus bermunculan.

Ilham, dengan tegas menyatakan bahwa kondisi ini menimbulkan persepsi publik tentang adanya pembodohan secara sistematis. Ketika penggerebekan berulang terjadi tanpa efek jera terhadap bandar, ketika lokasi yang sama bisa buka kembali dengan cepat, maka wajar jika muncul dugaan bahwa ada pembiaran, bahkan potensi kerja sama terselubung yang merugikan masyarakat luas.

Kami tidak sedang menuduh tanpa dasar. Kami sedang menyuarakan kegelisahan publik.

Kota Medan hari ini berada dalam situasi darurat narkoba. Generasi muda terancam. Lingkungan masyarakat resah. Orang tua khawatir. Namun di tengah kondisi genting tersebut, yang terlihat justru parade konferensi pers dan klaim keberhasilan yang tidak menyentuh inti persoalan.

Apa fungsi penggerebekan jika bandar tidak tersentuh?

Apa arti rilis besar-besaran jika jaringan tetap berjalan?

Apa gunanya penangkapan massal jika yang ditangkap hanya korban pemakai?

Koordinator BEM SI Kerakyatan menegaskan bahwa tugas kepolisian bukan sekadar menunjukkan angka penindakan, melainkan memutus mata rantai distribusi. Jika akar persoalan tidak dipotong, maka semua tindakan hanya menjadi kosmetik penegakan hukum.

Kami menyampaikan ultimatum terbuka kepada Polrestabes Medan:

Segera tangkap dan umumkan secara transparan bandar-bandar besar yang selama ini diduga mengendalikan jaringan narkoba di Kota Medan.

Bongkar secara menyeluruh aktor intelektual dan aliran distribusinya, bukan hanya kurir dan pengguna.

Pastikan setiap lokasi yang telah digerebek benar-benar ditutup permanen dan diawasi ketat agar tidak kembali beroperasi.

Hentikan pola penanganan yang menjadikan pengguna sebagai komoditas pencitraan.

Kedepankan pendekatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret yang menyentuh bandar besar, maka BEM SI Kerakyatan akan menyimpulkan bahwa pemberantasan yang selama ini digaungkan hanya sebatas retorika.

Kami mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama institusi penegak hukum. Ketika publik mulai meragukan keseriusan aparat, maka yang runtuh bukan hanya citra, tetapi legitimasi moral.

BEM SI Kerakyatan berdiri di pihak masyarakat. Kami berdiri di pihak generasi muda yang ingin diselamatkan dari jerat narkoba. Kami tidak akan diam melihat pengguna kecil dijadikan kambing hitam, sementara pengendali utama terus menikmati hasil kejahatannya.

Ini bukan sekadar kritik. Ini adalah peringatan.

Kota Medan membutuhkan tindakan nyata, bukan panggung konferensi pers. Kota Medan membutuhkan keberanian, bukan sekadar publikasi. Jika aparat sungguh-sungguh ingin membersihkan narkoba dari kota ini, maka buktikan dengan menangkap bandar besarnya, memutus jaringannya, dan memastikan tidak ada lagi barak-barak narkoba yang hidup kembali setelah digerebek.

BEM SI Kerakyatan akan terus mengawal, mengawasi, dan bersuara.

Karena bagi kami, melawan narkoba bukan soal pencitraan — tetapi soal keberanian menegakkan keadilan tanpa tebang pilih.

spot_img

━ more like this

Dishub Medan Diduga Langgar Perda, Kelola Parkir Tanpa Perwal Dan Perjanjian Kerja Sama, Dana Jaminan Rp1,3 Miliar Tak Disetor Diduga Masuk Kantong Pribadi

MEDAN – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka tabir dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan (Dishub)...

Jelang Musda KAHMI Medan, Ansor Harahap Resmi Daftar sebagai Kandidat Ketua

MEDAN – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Musda KAHMI) Kota Medan yang dijadwalkan berlangsung pada 19–20 September 2026, dinamika pencalonan...

Aset Sekolah Rp12,24 Miliar Diduga Raib, PD14 Minta Kejari Medan Periksa Seluruh Pejabat Terkait dan Ungkap Aktor Intelektualnya

MEDAN – Kasus hilangnya aset sekolah senilai Rp12,24 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan dinilai tidak lagi dapat dipandang sebagai...

Isu Kedekatan Dengan Walikota Bayangi Jabatan Kabid PBB Bapenda Medan Di Tengah Rentetan Persoalan PAD

MEDAN – Rentetan persoalan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan kembali memunculkan isu yang berkembang di internal organisasi. Di tengah sorotan terhadap rendahnya...

Proyek Puluhan Miliar Disdikbud Medan Terlambat Bayar, Denda Ratusan Juta Sempat Tak Dipungut, Berpotensi Rugikan Daerah

MEDAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menyoroti tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini