MEDAN – Nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Provinsi Sumatera Utara, Dikky Anugerah, menjadi sorotan publik setelah disebut berada dalam pusaran penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dikky Anugerah diketahui sempat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, ia disebut belum memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.
Dikky Anugerah yang dihubungi wartawan lewat pesan singkat WhatsApp tak memberikan penjelasan resmi terkait ketidakhadirannya maupun keterkaitannya dalam perkara yang sedang diusut lembaga antirasuah itu. Ia justru mengatakan sedang melaksanakan ibadah Haji.
“Mohon maaf bang, saya sedang menunaikan ibadah Haji. Mohon doanya ya bang.” Ungkapnya.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut sendiri terus berkembang setelah KPK melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat, aparatur sipil negara, hingga pihak swasta yang diduga mengetahui proses penganggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.
KPK menyatakan pengusutan dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara.
Di tengah berkembangnya perkara itu, perhatian masyarakat justru tertuju pada sikap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang dinilai belum mengambil langkah konkret terhadap Dikky Anugerah. Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan mengapa Dikky Anugerah masih tetap dipertahankan menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meski namanya dikaitkan dalam pusaran penyidikan kasus korupsi proyek jalan tersebut.
Sorotan publik muncul karena sebelumnya terdapat sejumlah pejabat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mengalami pencopotan, penonaktifan, hingga pergeseran jabatan ketika terseret persoalan tertentu. Kondisi itu memunculkan anggapan adanya perbedaan perlakuan terhadap pejabat tertentu di lingkup Pemprov Sumut.
Selain itu, kinerja Dikky Anugerah selama menjabat Kepala Bappelitbang Sumut juga turut menjadi bahan evaluasi sejumlah elemen masyarakat. Jabatan yang strategis dalam perencanaan pembangunan daerah dinilai seharusnya diisi figur yang memiliki rekam jejak kuat dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Sejumlah aktivis antikorupsi dan elemen masyarakat sipil mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersikap terbuka kepada publik terkait isu yang berkembang. Mereka menilai transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemberantasan korupsi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait sorotan publik tersebut.
KPK juga belum menyampaikan status hukum Dikky Anugerah dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang saat ini masih dalam tahap pengembangan penyidikan.
