Medan | Wakil Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Abdul Rahman Lubis angkat bicara terkait kritik Ricky Anthony terhadap sikap walk out yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sebuah agenda.
Ia menyayangkan adanya kritik tersebut, terlebih di tengah situasi politik yang dinilai membutuhkan kerja sama seluruh pihak untuk mendorong kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
“Di tengah situasi politik sekarang, kita harus saling bahu-membahu untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat Sumatera Utara. Bukan saling menyerang,” ujar pria yang akrab disapa Mamen.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam dunia politik merupakan hal yang wajar. Namun, ia menilai kritik terhadap seorang pemimpin sebaiknya disampaikan secara proporsional dan tidak menggunakan diksi yang dapat menyudutkan atau menyerang pribadi serta tetap mengedepankan adab dan etika.
Ia juga menilai seorang wakil rakyat semestinya dapat menjaga komunikasi politik yang konstruktif, terutama ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun sikap seorang kepala daerah.
“Tidak seharusnya seorang wakil rakyat menyudutkan seseorang dengan kata arogan, Kritik boleh tapi tetap mengedepankan adab dan etika,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Karena itu, menurutnya, kritik dan masukan tetap diperlukan sebagai bagian dari proses demokrasi, tetapi hendaknya disampaikan dengan cara yang membangun.
“Karena tidak ada pemimpin yang sempurna, kritik dan masukan tetap diperlukan. Alangkah baiknya dahulukan adab lalu ilmu,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh elemen politik di Sumatera Utara dapat mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun perbedaan politik.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, legislatif, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat menjadi penting agar pembangunan di Sumatera Utara dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana politik tetap kondusif serta menghindari polemik yang berpotensi mengganggu fokus pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
