JAKARTA — Suasana unjuk rasa di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, berganti babak pada Kamis (27/8/2026). Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah membubarkan diri secara damai usai melaksanakan audiensi dengan pihak DPR RI. Tongkat aksi kemudian beralih kepada kelompok mahasiswa yang bersiap melanjutkan demonstrasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung memastikan seluruh massa asal Pati telah diantar pulang oleh personel kepolisian tanpa ada paksaan. “Mereka telah selesai melaksanakan audiensi bersama-sama. Bubarnya dapat dipastikan bukan hasil tindakan paksa aparat,” tegas Reynold.
Polisi juga menegaskan tidak ada peserta aksi yang ditahan tanpa alasan. Sejumlah orang hanya diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam dan diduga terlibat tindakan pencopetan. “Identitasnya sedang diproses, dibawa langsung tadi,” jelasnya.
Meski massa AMPB telah meninggalkan lokasi, pengamanan di kawasan Senayan dan sekitarnya tetap diperketat. Pasalnya, gelombang aksi selanjutnya segera tiba. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (GERAM) dijadwalkan memulai aksinya pada pukul 14.00 WIB dengan perkiraan jumlah massa mencapai seribu orang.
Koordinator Aksi GERAM, Ahmad Mixel M.I, menegaskan aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan wujud pengawasan langsung publik terhadap kinerja legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. Pihaknya mendesak pimpinan DPR RI hadir langsung untuk berdialog secara terbuka dengan massa. “Jika tuntutan ditolak, konsolidasi gerakan dijanjikan akan lebih besar,” ujarnya.
GERAM membawa sepuluh tuntutan utama, antara lain: desakan pertanggungjawaban terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, penghentian program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan kebijakan pajak yang membebani rakyat kecil, serta tuntutan pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
Selain itu, mereka juga menyerukan kenaikan upah buruh, penetapan status bencana nasional bagi wilayah terdampak di Sumatera dan NTT, perlindungan hak pekerja rumah tangga, penghapusan militerisasi ruang sipil, pembebasan tahanan politik, hingga penyitaan aset hasil korupsi. Koalisi GERAM menghimpun lebih dari 14 organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, di antaranya DPM UNUSIA, Aliansi Mahasiswa Universitas Terbuka, BEM Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, dan Serikat Tahanan Politik.
