Sumut – Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di lingkungan perusahaan, khususnya menyangkut aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan operasional, serta pemenuhan hak-hak para pekerja dan korban.
Berdasarkan informasi awal yang kami terima, terdapat 3 orang korban dan 4 orang karyawan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat terkait.
Kami juga mempertanyakan aspek administrasi dan keselamatan kerja dalam operasional perusahaan. Jika benar terdapat aktivitas atau fasilitas dengan ketinggian sekitar 50 meter, maka perlu dipastikan apakah seluruh prosedur keselamatan kerja, izin operasional, inspeksi, serta standar K3 telah dipenuhi.
Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah informasi bahwa titik ledakan berada di bagian tengah fasilitas. Apabila informasi tersebut benar, aparat harus melakukan pemeriksaan teknis dan forensik untuk mengetahui sumber ledakan, material yang terlibat, sistem pengamanan, serta kemungkinan adanya kelalaian dalam pengoperasian fasilitas.
Pertanyaan penting lainnya adalah: di mana posisi dan tanggung jawab operator saat kejadian berlangsung? Apabila fasilitas tersebut memang dioperasikan oleh tenaga khusus, maka keberadaan operator, kompetensi, prosedur kerja, sistem pengawasan, dan rekaman aktivitas sebelum kejadian harus diperiksa secara objektif.
Tuntutan Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara
Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta:
Pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap aspek administrasi, perizinan, dan K3 perusahaan. Agar jumlah korban dapat dipastikan.
Aparat penegak hukum melakukan investigasi independen untuk memastikan penyebab kebakaran dan ledakan, termasuk memeriksa kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur keselamatan.
Status empat karyawan yang hilang kontak harus segera dipastikan, termasuk melalui proses pencarian, identifikasi, dan pendataan resmi terhadap seluruh pekerja yang berada di lokasi saat kejadian.
Pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh hak-hak mereka, termasuk bantuan, santunan, layanan kesehatan, serta hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Posisi dan tanggung jawab manajemen perusahaan harus diperiksa, termasuk apakah prosedur keadaan darurat telah dijalankan ketika kejadian berlangsung.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran serius terhadap perizinan, keselamatan kerja, atau ketentuan hukum, pemerintah harus memberikan sanksi tegas, termasuk evaluasi dan, apabila memenuhi dasar hukum, pencabutan izin PT Evyap.
Kami meminta seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak boleh ada pihak yang dilindungi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Komisi XIII DPR RI Harus Turun Tangan
Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara juga meminta Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus ini, terutama apabila terdapat dugaan pelanggaran hak pekerja, aspek perlindungan hukum, maupun persoalan yang berkaitan dengan keselamatan dan tanggung jawab perusahaan.
Kami menilai kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penanganan kebakaran. Yang harus dijawab adalah mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, apakah seluruh prosedur K3 telah dipenuhi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah perusahaan telah menjalankan seluruh kewajiban hukumnya terhadap pekerja.
Ikwal Pasaribu
Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara
