Langkat – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas proses penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Rabu (8/7/2026). Hingga sore hari, tim penyidik telah menyisir sedikitnya tujuh kantor pemerintahan yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.
Setelah menyelesaikan penggeledahan di empat lokasi sejak pagi, penyidik kembali bergerak ke tiga instansi lain, yaitu Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Sekitar pukul 17.30 WIB, tim penyidik meninggalkan Kantor Dinas Perkim di Stabat dengan membawa dua koper besar yang dikawal ketat personel Brimob. Seperti tahap sebelumnya, penyidik tidak memberikan keterangan kepada awak media.
Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, Amril, membenarkan perluasan lokasi penggeledahan.
“Informasinya Kantor BKD dan Dinas Kesehatan juga digeledah. Tapi saya belum dapat kabar rinci dari kepala dinasnya,” ujar Amril.
Ia juga membenarkan segel pengawasan yang sebelumnya dipasang KPK di Kantor Bupati maupun rumah dinas telah dicabut.
“Saya menyaksikan segelnya sudah dicopot, artinya ruangan tersebut sudah bisa dipergunakan kembali,” tambahnya.
Amril mengaku belum mengetahui secara pasti barang atau dokumen apa saja yang diamankan. “Saya tidak tahu apa yang diambil, dan hingga saat ini belum ada ASN yang diperiksa, hari ini masih fokus penggeledahan,” jelasnya.
Sebelumnya, tim lebih dulu menggeledah ruang kerja Bupati, rumah dinas, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Di Dinas Pendidikan, penyidik membawa tiga koper berisi dokumen terkait 80 paket proyek yang dikerjakan tersangka Yaqub Abdhal Al Mu’arif melalui penunjukan langsung. Sementara di Dinas PUTR, tim hanya mengamankan dokumen elektronik dari komputer sekretaris dinas.
Rangkaian penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi, suap proyek, gratifikasi, serta dugaan jual beli jabatan yang menjerat Syah Afandin dan Yaqub Abdhal Al Mu’arif. KPK juga mendalami keterkaitan sejumlah instansi terkait pengadaan seragam sekolah dan berbagai proyek pemerintah di Kabupaten Langkat.
