27.7 C
Medan

Jaksa Agung Minta Tambahan Anggaran Rp7,49 Triliun Dukung Berjalannya Fungsi Kelembagaan dan Penegakan Hukum Maksimal.

Date:

Share:

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun untuk mendukung kinerja penegakan hukum dan manajemen di lingkungan Kejaksaan. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah.

“Untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan dengan penegakan hukum Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar 7,49 triliun yang terdiri dari 1,85 triliun untuk penegakan hukum dan 5,65 triliun untuk dukungan manajemen,” kata Burhanuddin saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Burhanuddin mengungkapkan, meski Kejaksaan telah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp20 triliun, jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

“Terjadi penurunan yang signifikan pada rupiah murni untuk program penegakan hukum, pelayanan hukum dan rencana strategis nasional Kejaksaan 2026, sebagai bagian dari renstra 2024–2029 termasuk program prioritas, target kinerja, indikator yang akan dilakukan evaluasi kinerja kejaksaan ke depan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran berdampak pada penanganan perkara yang secara nasional disebut berkurang hingga 55 persen, sementara penanganan perkara di daerah turun hingga 75 persen.

“Pagu anggaran untuk dukungan manajemen 2026 dinilai tidak mencukupi dan berpotensi melumpuhkan operasional serta penegakan hukum,” ucap Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin merinci kekurangan anggaran terjadi di tiga area utama. Pertama, belanja pegawai yang tidak mengakomodasi kebutuhan gaji dan tunjangan sekitar 11.000 CPNS dan PPPK baru.

“Risiko menyebabkan tunggakan di akhir tahun, belanja barang dan operasional yang dipotong 24 persen menghilangkan anggaran pemeliharaan gedung dan inventaris, internet seragam alat intelijen dan belanja barang non personal,” bebernya.

Menurut Burhanuddin, kekurangan anggaran tersebut berpotensi langsung mengganggu proses penegakan hukum.

“Karena anggaran sidang untuk perkara pidana khusus hanya cukup untuk satu perkara dan anggaran untuk pidana umum diperkirakan habis pada semester pertama,” tutup Burhanuddin.
(Sumber: Inilah.com)

spot_img

━ more like this

Ahli Pidana: Peradilan Sesat Karena Korban Pencurian Uang melalui ATM BCA Justru Menjadi Tersangka

JAKARTA — Ahli hukum pidana dari UII Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., memberikan pandangan kritis terhadap penanganan perkara dugaan pencurian uang melalui ATM yang...

Universitas Dhyana Pura Gelar PKM Gerakan Cerdas Sehat di TK Udyana Kumara II, Padukan Edukasi dan Kesehatan Pencernaan Anak

BADUNG – Universitas Dhyana Pura melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bertajuk “Gerakan Cerdas Sehat” di TK Udyana Kumara II, Banjar Jempeng Kauh, Desa...

HMI CABANG MEDAN SOROTI DISHUB: ANGGARAN BBM RP2,8 MILIAR BERMASALAH, DESAK APH PERIKSA TEMUAN BPK

Medan - pengelolaan anggaran BBM kendaraan dinas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan senilai Rp2,88 miliar kini menyisakan tanda tanya besar. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan...

6 Tahun Kawan Lama FC: Bukan Sekadar Klub Bola, Ini Tentang Persaudaraan yang Tak Pernah Luntur

MEDAN - Jika sepak bola adalah tentang 90 menit di atas lapangan, maka Kawan Lama FC mengajarkan arti tentang kebersamaan seumur hidup. Selama enam tahun,...

Resmi Dilantik, Fauzan Irgi Hasibuan Jabat Kasubagbin Kejari Simalungun

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, Munawal Hadi, melantik dua pejabat struktural di Aula Kejaksaan Negeri Simalungun, Selasa (27/10/2026). Fauzan Irgi Hasibuan, SH, MH, dilantik menjabat...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini