Medan — Dugaan praktik kongkalikong dalam proses lelang kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-59 Kota Medan Tahun 2026 mulai mencuat dan menjadi sorotan publik. Proses penentuan pemenang tender dinilai sarat kejanggalan dan tidak mencerminkan prinsip transparansi.
Dalam informasi yang beredar, muncul sosok berinisial “R” yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Wali Kota Medan. Oknum tersebut diduga bekerja sama dengan Camat Medan Sunggal dalam meloloskan PT Angsamas Ratu Tama sebagai pemenang tender.
Perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.598.503.350, hanya terpaut tipis dari pagu anggaran Rp1.599.940.900.
Sementara itu, berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), terdapat peserta lain yakni PT Tiga Kaya Raya yang mengajukan penawaran jauh lebih rendah, sebesar Rp1.311.553.800.
Penetapan pemenang ini pun memicu tanda tanya besar. Pasalnya, dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip efisiensi dan kompetisi sehat menjadi acuan utama dalam menentukan pemenang tender.
Camat Medan Sunggal sebagai pengguna anggaran memiliki kewenangan dalam proses tersebut. Dugaan keterlibatan oknum “R” dalam proses ini semakin memperkuat indikasi adanya intervensi untuk mengarahkan hasil tender.
Publik menilai proses evaluasi terkesan dipaksakan untuk menggugurkan peserta lain melalui alasan administratif dan teknis yang dinilai tidak substansial, sementara pemenang diduga telah “dikondisikan” sejak awal.
Kecurigaan semakin menguat setelah dokumen yang ditampilkan di LPSE tidak memuat alasan yang transparan dan rasional terkait penetapan PT Angsamas Ratu Tama sebagai pemenang.
Padahal, sesuai ketentuan, penetapan pemenang tender harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta mempertimbangkan penawaran yang paling menguntungkan negara.
Hingga berita ini diturunkan, Camat Medan Sunggal, Irfan Abdilla S.STP, M.SP belum merespons pesan singkat WhatsApp Wartawan mengenai dugaan tersebut.
Publik mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan guna memastikan tidak adanya praktik korupsi dalam proses tender tersebut.
