27 C
Medan

Dari K3 hingga Anggaran, Muhri Fauzi Desak Menteri PU Copot Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan

Date:

Share:

MEDAN — Gelombang kritik terhadap kinerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan kian menguat. Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empat Belas, Muhri Fauzi Hafiz, secara tegas mendesak Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, untuk mencopot Kepala BBWS Sumatera II Medan, Feriyanto Pawenrusi, ST, MT, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya.

Desakan ini muncul di tengah berbagai sorotan terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai bermasalah, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Muhri menilai, kepala balai tidak menunjukkan kinerja optimal dalam mengawasi dan memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.

Banyak persoalan pekerjaan yang mencuat, mulai dari dugaan pelanggaran teknis hingga lemahnya pengawasan. Ini menunjukkan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi manajerial,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, mengingat proyek-proyek yang dikelola BBWS Sumatera II bersumber dari anggaran negara dan menyangkut kepentingan publik, seperti pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh sangat penting untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai standar, baik dari sisi teknis, keselamatan kerja, maupun transparansi anggaran.

Desakan ini juga berkaitan dengan mencuatnya berbagai temuan di lapangan, termasuk dugaan pengabaian standar keselamatan kerja (K3), kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, hingga isu sensitif terkait penggunaan anggaran.

Muhri menilai, jika pimpinan tidak mampu mengendalikan dan mengawasi jajarannya, maka langkah tegas berupa pencopotan menjadi opsi yang harus dipertimbangkan oleh kementerian.

“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk kepedulian agar tata kelola proyek pemerintah berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BBWS Sumatera II Medan maupun Kementerian Pekerjaan Umum terkait desakan tersebut.

spot_img

━ more like this

Dishub Medan Diduga Langgar Perda, Kelola Parkir Tanpa Perwal Dan Perjanjian Kerja Sama, Dana Jaminan Rp1,3 Miliar Tak Disetor Diduga Masuk Kantong Pribadi

MEDAN – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka tabir dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan (Dishub)...

Jelang Musda KAHMI Medan, Ansor Harahap Resmi Daftar sebagai Kandidat Ketua

MEDAN – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Musda KAHMI) Kota Medan yang dijadwalkan berlangsung pada 19–20 September 2026, dinamika pencalonan...

Aset Sekolah Rp12,24 Miliar Diduga Raib, PD14 Minta Kejari Medan Periksa Seluruh Pejabat Terkait dan Ungkap Aktor Intelektualnya

MEDAN – Kasus hilangnya aset sekolah senilai Rp12,24 miliar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan dinilai tidak lagi dapat dipandang sebagai...

Isu Kedekatan Dengan Walikota Bayangi Jabatan Kabid PBB Bapenda Medan Di Tengah Rentetan Persoalan PAD

MEDAN – Rentetan persoalan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan kembali memunculkan isu yang berkembang di internal organisasi. Di tengah sorotan terhadap rendahnya...

Proyek Puluhan Miliar Disdikbud Medan Terlambat Bayar, Denda Ratusan Juta Sempat Tak Dipungut, Berpotensi Rugikan Daerah

MEDAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menyoroti tata kelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini