MEDAN – Dugaan Praktek culas yang terjadi di lingkungan dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara menambah daftar hitam andil keluarga Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam menjalankan sistem pemerintahannya.
Tak hanya DR dan RR kali ini praktek itu kembali menyeret nama keluarga Bobby lainnya, RPS. Peristiwa ini pun mendapat tanggapan serius dari Aliansi Aktivis Kota (AKTA).
Koordinator Aliansi Aktifia Kota (AKTA), Ari Gusti mendesak gubernur mengambil langkah tegas menyusul ramainya pemberitaan praktek culas yang dilakukan Aspiadi, Ketum DPP Bobby Lovers. Apa lagi Aspiadi anggar beking RPS, Sepupu Gubsu.
“Gubsu jangan Tuli, Apalagi Bisu” Tegas Ari Gusti.
” Disinilah sosok pemimpin diuji, jangan action di depan kamera aja pak gubernur lantang” Tambahnya. Peristiwa ini serius dan tak boleh terjadi disistem pemerintahan saat ini. Jika pak Bobby tidak berani mengambil langkah tegas, ia siap menyurati KPK karena hal tersebut merupakan praktek KKN
Dugaan intervensi terhadap penempatan jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menguap setelah beredarnya rekaman percakapan WhatsApp yang menyeret nama Ketua Umum DPP Relawan Bobby Lovers, Aspiadi Nasution.
Dalam percakapan yang beredar, Aspiadi disebut mengajukan nama seseorang untuk menduduki posisi Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Siantar-Simalungun.
Berdasarkan dokumen dan tangkapan layar percakapan yang diterima sejumlah pihak, Aspiadi disebut mengusulkan London Napitupulu, S.Pd., untuk mengisi jabatan tersebut menggantikan pejabat sebelumnya yang akan memasuki masa pensiun.
Dalam percakapan itu juga muncul penyebutan sosok berinisial RPS yang diketahui merupakan kerabat dekat orang nomor satu di Sumut yang diklaim telah mengetahui atau menerima penyampaian terkait usulan tersebut.
Isi percakapan kemudian menjadi perhatian karena dinilai mengandung tekanan moral dan psikologis. Beberapa kalimat yang dikirimkan memperlihatkan nada desakan setelah pesan dan panggilan telepon tidak segera mendapat respons.
Mendapat kabar tersebut, Ketua Umum DPP Relawan Bobby Lovers, Aspiadi Nasution ketika dikonfirmasi wartawan tak merespons apapun alias bungkam. Begitu juga dengan RPS yang tak membalas pesan singkat wartawan meski terlihat pesan contreng dua.
Praktik dugaan intervensi terhadap jabatan ASN menjadi isu sensitif karena bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan promosi ASN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta kinerja, bukan karena kedekatan politik maupun tekanan kelompok tertentu.
Apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan itu dapat menciderai netralitas birokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan. Terlebih sektor pendidikan merupakan layanan publik strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan (Disdik) Sumut, Alexander Sinulingga, S.STP., M.Si., saat dikonfirmasi lewat pesan singkat WhatsApp terkait kabar tersebut, terlihat contreng satu. Sikap acuh menjadi pertanyaan, apakah Alex anti kritik atau memiliki jurus “menghilang” atau biasa disebut mengganti nomor ponsel saat ingin dihubungi wartawan?
